kronologis peristiwa peristiwa perjuangan bangsa indonesia merebut irian dari belanda

Kronologi Sejarah Perjuangan Pengembalian Irian Barat

Perjuangan Pengembalian Irian Barat beberapa cara strategis baik melalui jalur diplomasi, ekonomi, maupun jalur militer melalui berbagai operasi yang dilakukan oleh pihak Indonesia. Nah berikut ini beberapa kronologi keberhasilan dalam merebut irian barat:

A. Perjuangan Diplomasi
Setahun setelah pengakuan kedaulatan, pemerintah Indonesia segera melancarkan usaha-usaha pengembalian Irian Barat ke pangkuan Ibu Pertiwi. Usaha-usaha itu mulai gencar dilakukan oleh pemerintah Indonesia antara tahun 1950 dan 1953, terutama melalui perundingan-perundingan bilateral antara kedua negara dalam lingkungan Uni Indonesia-Belanda.
Usaha-usaha itn ternyata mengalami jalan buntu karena Belanda tetap ingin menduduki Irian Barat. Sejak tahun 1953 Pemerintah Indonesia mulai memperjuangkan masalah pengembalian Irian Barat melalui forum-forum internasional, terutama PBB dan solidaritas negara-negara Asia-Afrika.
Namun, usaha-usaha itu tidak berhasil karena Belanda tetap menduduki Irian Barat. Dengan demikian, tidak ada jalan lain lagi kecuali dengan kekuatan senjata.Langkah pertama diambil oleh pemerintah Indonesia dengan membatalkan Uni Indonesia-Belanda, disusul dengan pembatalan secara sepihak Persetujuan KMB oleh Indonesia pada tahun 1956. Kemudian pada tanggal 17 Agustus 1956 diresmikan pembentukan Provinsi Irian Barat. Ibu kotanya Soa-Siu dengan gubernurnya Zaenal Abiddin Syah ( Sultan Tidore).
B. Konfrontasi Ekonomi
Sikap pemerintah Belanda yang enggan mengembalikan Irian Barat kepada Indonesia semakin meningkatkan anti bangsa Belanda di Indonesia. Pada tanggal 18 November 1957, diadakan rapat umum pembebasan Irian Barat di Jakarta. Kemudian disusul dengan pemogokan total kaum buruh yang bekerja di perusahaan-perusahaan Belanda pada tanggal 2 Desember 1957.
Pemogokan disusul dengan keluarnya larangan pemerintah bagi peredaran terbitan umum maupun film yang menggunakan bahasa Belanda dan KLM dilarang mendarat atau terbang di atas wilayah Indonesia. Kemudian, pada tanggal 5 Desember 1957 semua kegiatan konsuler Belanda di Indonesia diminta untuk berhenti.
Setelah itu, terjadi serentetan pengambilalihan modal dan milik Belanda di Indonesia yang pada mulanya dilakukan secara spontan oleh pegawai/buruh yang bekerja di perusahaan-perusahaan itu. Pengambilalihan kekayaan Belanda di Indonesia, kemudian diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1958. Untuk menggalang kesatuan kekuatan rakyat dalarn perjuangan pembebasan Irian Barat, pada tanggal 10 Februari 1958, dibentuklah Front Nasional Pembebasan Irian Barat.
C. Tiga Komando Rakyat (Trikora)
Pada tanggal 19 Desember 1961, di depan rapat raksasa di Yogyakarta, Presiden Soekarno mengeluarkan suatu komando yang dikenal dengan Tri Komando Rakyat (Trikora) yang isinya sebagai berikut.
(1) Gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda kolonial.
(2) Kibarkanlah Sang Merah Putih di Irian Barat Tanah Air Indonesia.
(3) Bersiaplah untuk mobilisasi umum mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan Tanah Air dan Bangsa.
Sebagai langkah awal pelaksanaan Trikora, pada tanggal 2 Januari 1962 dibentuk suatu komando operasi yang diberi nama Komando Mandala Pembebasan Irian Barat. Panglima Komando Mandala Pembebasan Irian Barat dijabat oleh Brigadir Jenderal Soeharto yang kemudian dinaikkan pangkatnya menjadi Mayor Jenderal. Komando Mandala merencanakan operasi-operasi pembebasan Irian Barat dalam tiga fase, yaitu sebagai berikut:
Fase infiltrasi (sampai akhir tahun 1962), yaitu memasukkan 10 kompi militer ke sasaran-sasaran tertentu untuk menciptakan daerah bebas de facto.
Fase eksploitasi (mulai awal tahun1963), yaitu mengadakan serangan terbuka terhadap induk militer lawan dan menduduki semua pos pertahanan penting musuh.
Fase konsolidasi (awal tahun 1964), yaitu menegakkan kekuasaan Republik Indonesia secara mutlak di seluruh Irian Barat.
Serangkaian operasi pendaratan, baik melalui laut maupun udara yang 14 dilaksanakan