KEBIJAKAN dan ALASAN DIGANTI dari kabinet Natsir, Sukiman, Wilopo, Ali Sastromidjojo II, Burhanudin Harahap, Ali Sastroamidjojo I, dan kabinet Djuanda!! Tolong

Kelas: SMP
Pelajaran: IPS
Kategori: Kabinet demokrasi liberal
Pembahasan:

Berikut 7 kabinet pada masa demokrasi liberal di Indonesia
- Kabinet Natsir
  Kebijakan utamanya yang dikenal yaitu
  a. menyelesaikan proses integrasi Irian barat
  b. mengembangkan ekonomi nasional lewat pemberian bantuan kepada penguasaha dan perusahaan lokal melalui Gerakan Banten

alasan pergantian:
- adanya mosi tidak percaya dari PNI tentang keputusan MPR nomor 39 tahun 1950 - yang menganggap keputusan partai Masyumi (partai dimana M Natsir didaulat)

- Kabinet Sukiman
  Kebijakan: - memprioritaskan penciptaan kestabilan di bidang keamanan    
                      usia dan bertahan
                    - pemberlakuan program MSA (Mutual Security Act) dari AS

Alasan pergantian yaitu penandatangan program MSA yang dianggap mengkhianati politik luar negeri bebas aktif Indonesia dan memiliki hubungan yang kurang harmonis dengan militer

- Kabinet Wilopo
  Kebijakannya tidak berbeda dengan kabinet sebelumnya seperti menyelesaikan kasus Irian Barat dan stabilisasi keamana,

Alasan digantinya adalah krisis ekonomi, peristiwa bentrokan antara militer dan rakyat di peristiwa Tanjung Morawa.

Kabinet Ali Sastroamidjojo I
kebijakannya yaitu penyelenggaraan pemilu, stabilisasi keamanan serta penyelenggaraan KAA dan invonasi pengembangan usaha dengan kerjasama golongan masyarakat lokal dan non-lokal dari gerakan Ali Baba.

Alasan digantinya kabinet ini adalah konflik koalisi NU dan PNI,

Kabinet Burhanuddin Harahap
Kebijakannya yaitu pembubaran uni Indonesia-Belanda, penyelenggaraan pemilu, normalisasi hubungan antara militer dan pemerintah, pemberantasan korupsi untuk pertama kalinya.

Alasan digantinya kabinet ini adalah saat sejumlah pihak tidak mendukung kebijakan kabinet yang bersangkutan, termasuk dari sebagian anggota parlemen.

Kabinet Ali Sastroamidjojo II
kebijakannya yaitu pembatalan KMB, perumusan rencana pembangunan lima tahun, pelaksanaan keputusan KAA.

Alasan digantinya adalah lambatnya pertumbuhan ekonomi, munculnya gerakan separati di berbagai daerah, sikap pro etnis tertentu serta perpecahan di kubu PNI dan Masyumi yang menguasai parlemen.

Kabinet Djuanda
Kebijakannya yaitu fokus mengembalian Irian barat, pembaharuan lokasi dan wilayah terluar RI dan pulau-pulau nya.

Alasan berakhirnya kabinet ini adalah keluarnya dekrit presiden 5 Juli 1959 setelah berbagai pergolakan di beberapa daerah hingga upaya pembunuhan Soekarno di Cikini yang menimbulkan ketidakstabilan politik.