1. Kebiasaan-kebiasaan yang timbul dalam praktik penyelenggaraan negara sering disebut ... a. Konvensi ketatanegaraan b. Yurisprudensi c. Hukum dasar tertu

1. Kebiasaan-kebiasaan yang timbul dalam praktik penyelenggaraan negara sering disebut ..

a. Konvensi ketatanegaraan

Pembahasan:

Konvensi adalah kebiasaan yang tidak diatur secara tertulis, namun pelaksanaannya dilakukan sebagai suatu hal yang penting dalam penyelenggaraan negara. Contohnya adalah Pidato Presiden tiap tahun di depan MPR.

2. Suatu konstitusi dikatakan fleksibel atau luwes jika ...

b. Mudah mengikuti perkembangan jaman

Pembahasan:

UUD 1945 bersifat fleksibel atau luwes karena mudah mengikuti perkembangan jaman, dengan melakukan amandemen yang mengubah pasal-pasal di dalamnya. Saat ini, UUD 1945 telah diamandemen sebanyak 4 (empat) kali.

3. Peraturan perundangan secara urut, dibawah ini UUD 1945 adalah ...

a. Tap MPR

Pembahasan:

Hukum di Indonesia memiliki hierarki, artinya peraturan di atas diperjelas dengan peraturan di bawahnya, dan peraturan di bawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya. Susunan tata urutan peraturan perundang-undangan RI yaitu:

1. UUD 1945;
2. Ketetapan MPR;
3. Undang-Undang (UU);
4. Peraturan pemerintah pengganti UU (PERPU);
5. Pemerintah (PP);
6. Keputusan Presiden (Keppres);
7. Peraturan Daerah (Perda Provinsi, Kabupaten atau Desa);

Peraturan ini memiliki susunan yang baku dan tidak boleh dibolak-balik.

4. Pemilu yang pertama di Indonesia dilaksanakan pada masa berlakunya ...

c. UUDS 1950

Pembahasan:

Pemilihan umum 1955 adalah Pemilihan umum legislatif pertama di Indonesia. Pemilihan umum ini diadakan pada tanggal 29 September 1955. Para kandidat bersaing untuk dipilih ke kursi 257 Dewan Perwakilan Rakyat, yang akan menggantikan legislatif sementara yang ada dan memilih juga Konstituante yang akan menyusun undang-undang dasar menggantikan UUDS 1950 yang berlaku saat itu.

5. Politik luar negeri Indonesia yang sebenarnya adalah ...

a. bebas aktif

Pembahasan:

Alinea atau paragraf 4 Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa bansga Indonesia memegang politik bebas aktif yang bertujuan “ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”

Contoh politik bebas aktif misalnya adalah ikut serta dalam kerja sama ASEAN dan PBB.

---------------------------------------------------------------------------------

Pelajari lebih lanjut:

• Maksud wewenang presiden dalam pembuatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang di: brainly.co.id/tugas/13175410
• Proses pembuatan ketetapan MPR di: brainly.co.id/tugas/1243970

Detail Jawaban    

Kode:  11.9.2

Kelas: XI

Mata pelajaran: PPKN

Materi: Bab 2 - Menelaah Ketentuan Konstitusional Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Kata Kunci: Sistem Parlementer dan Presidensial

#TingkatkanPrestasimu